Inspektur: Polri harus terbuka di Indonesia News
Inspektur Polisi Bambang Rokminto menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus terbuka soal penjualan almatsos (alat khusus obat) di kepolisian. .
Hal itu diungkapkan Bambang menanggapi laporan Kongres Rakyat Reformasi Kepolisian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kenaikan harga pembelian gas air mata oleh polisi di Pulau Dewata.
Ya, masalahnya penjualan Almatsus di kepolisian harus dibuka kembali, dan tujuan serta tindakannya harus dialihkan. “Kalau kita lihat penjualan perangkat ini tidak seperti operasi terbuka,” kata Bambang, Selasa (9/2/2024) saat dihubungi Kompas.com.
Bambang mengatakan, pertama-tama, undang-undang terkait penjualan barang dan jasa pada perusahaan, lembaga, otoritas, dan perkantoran harus terbuka, mengingat penjualan tersebut menggunakan dana masyarakat dari APBN.
Sebenarnya kalau kita melihat aturan-aturan terkait penjualan barang dan jasa di kantor-kantor publik, perkantoran atau lembaga, kita harus https://www.webgiswisatasubang.com/ mematuhi bagian-bagian ini (terbuka/buram), tapi menurut saya begitu. Lanjutnya, “Penilaian saya terhadap pembelian Almatsos tidak akurat.
Dua proyek yang dilaporkan ke KPK adalah Peluncur Proyektil Lada Polda Metro Jaya dan APBN Pengiriman T.A. 2022 dengan nilai proyek Rp 49,8 miliar dan Proyek SLOG Polri TA Polda Metro Jaya peluncuran kertas 2023 dengan nilai proyek Rp 49,9 miliar.
Berdasarkan hasil perhitungan sesuai informasi harga di website resmi produsen barang yang dibeli, harga yang seharusnya dikeluarkan Polri untuk dua pembelian tersebut hanya NOK 73,2 miliar Rial.
Artinya perbedaan yang diyakini karena meningkatkan total nilai proyek secara signifikan sebesar Rp 26,4 miliar.
(Mungkin) selama ini kepolisian menganggap penjualan itu hal biasa, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian baru saja keluar dengan tuduhan korupsi, yang besar adalah tindak lanjut KPK, katanya.
Ia meminta tim Polri terbuka untuk memberikan Almatsus.
Secara khusus, ia menilai dalam beberapa waktu terakhir belum ada tindak lanjut nyata atas dugaan korupsi di Polri, sehingga peran KPK menjadi penting.
Polri seharusnya memberikan informasi tentang penjualan (Almatsus). Saat ini, hampir tidak ada penuntutan yang efektif terhadap tuduhan korupsi di kepolisian negara tersebut. Ia menegaskan, organisasi lain seperti KPK harus lebih aktif.
