TUK Antikorupsi BTN: Terobosan LSP KPK Buka Era Baru Sertifikasi Antikorupsi

KOMISI Slot Qris 5k Pemberantasan Korupsi dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) meresmikan inisiatif baru yaitu Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi, sekaligus membuka akses sertifikasi sektor antikorupsi lebih luas.

Dibentuk di Learning Center BTN, Jakarta Selatan, TUK mandiri pertama di luar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK ini diresmikan pada Kamis (31 Oktober 2024). Lisensi TUK Antikorupsi BTN yang diberikan oleh LSP KPK ini berlaku selama tiga tahun.

Selama dua hari, Rabu-Kamis (30-31 Oktober 2024), Learning Center BTN mengadakan sertifikasi perdana dengan total 16 peserta—yang seluruhnya lulusan diklat PELOPOR pada awal September lalu. Mereka berhasil dinyatakan kompeten sebagai penyuluh antikorupsi jenjang Pertama.

TUK Antikorupsi BTN dibentuk melalui berbagai tahapan sejak 13 September hingga 31 Oktober. Salah satu syarat utamanya ialah menyelenggarakan sertifikasi yang disaksikan oleh LSP KPK mengacu ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 206 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan TUK.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK sekaligus Ketua LSP KPK Yonathan Demme Tangdilintin menyebutkan, langkah baru ini menandai terobosan mengakselerasi sertifikasi antikorupsi.

“Kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan sertifikasi sektor antikorupsi dengan standar mutu yang disupervisi oleh KPK,” tutur Direktur Yo, sapaan akrabnya, dalam sambutannya.

BTN dipilih karena telah memiliki persyaratan yang layak untuk membentuk TUK, kata Direktur Yo. Pertama, lanjutnya, bank ini telah menjalin kerja sama sertifikasi antikorupsi dengan KPK sejak 2019.

Kedua, perusahaan juga memiliki penyuluh antikorupsi (Paksi) dan ahli pembangun integritas (API) sebanyak 133 orang; ditambah 37 orang hasil sertifikasi melalui Asesmen Jarak Jauh dan pelaksanaan sertifikasi pertama di TUK Antikorupsi BTN. Tambahan Paksi baru ini akan dibawa ke sidang pleno LSP KPK dan segera dilaporkan ke BNSP.

“Jumlah (Paksi-API) tersebut terbanyak di kalangan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ujarnya.

Selain itu, BTN memiliki pengalaman menjadi TUK Sewaktu pada 2020 dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat; terpenting program pemberdayaan melalui Forum Komunikasi API dan PAKSI BTN juga berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Direktur Yo juga memberikan informasi menarik bahwa peresmian TUK bertepatan dengan tujuh tahun LSP KPK menerima lisensi sebagai lembaga sertifikasi oleh BNSP.

Kepala Divisi Manajemen Pembelajaran BTN Ade Surya Lesmana mengapresiasi kepada seluruh pegawai BTN yang telah dinyatakan kompeten sebagai Paksi.

“Selamat bergabung di barisan ‘rompi biru’ [baca: Paksi, red]. Harapannya, seluruh peserta berperan aktif dalam berbagai pemberdayaan, pencegahan korupsi, dan penguatan integritas baik di internal maupun eksternal BTN,” ujar Ade yang berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK.

Sementara itu, Direktur SDM, Kepatuhan, dan Hukum BTN Eko Waluyo menuturkan sejak 2019 BTN telah mengikuti dua program antikorupsi yaitu sertifikasi API dan Paksi. Kini, program itu diperkuat lagi melalui TUK mandiri.

“Program ini bukan tentang jumlah,” ujarnya, “tetapi bagaimana mereka [Paksi-API] menjalankan fungsinya.”

Bagi pegawai yang telah menjadi Paksi dan API, ia menekankan, ini menjadi awal dari perjalanan panjang untuk memperkuat budaya integritas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *