Biaya sekolah memicu inflasi: jargon kosong untuk pendidikan murah
Inflasi yang disebabkan oleh kelompok pendidikan merupakan bukti kegagalan pemerintah. Pendorong utama inflasi pada Agustus 2024 adalah biaya pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Agustus 2024 sebesar 2,12% secara tahunan atau 0,87% secara tahun kalender. Sedangkan deflasi bulanan sebesar 0,03%.
Anggota Parlemen Penjualan & Pelayanan BPS Puji Ismartini di Jakarta, Senin (2 September 2024), mengatakan kelompok pendidikan mencatat inflasi sebesar 0,65 persen. Meski lebih rendah dibandingkan laju inflasi Juli 2024, kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,04% secara keseluruhan. Kelompok sekolah dasar mencatat tren inflasi tertinggi sebesar 1,59%. Disusul SPP SMP sebesar 0,78%, SPP SMA sebesar 0,36%, dan SPP Perguruan Tinggi sebesar 0,46%.
Pak Pudji menjelaskan, inflasi kelompok pendidikan disebabkan oleh Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Satu Kali (UKT). Secara khusus, disebutkan tingginya biaya sekolah di sekolah swasta dan kenaikan biaya sekolah UKT di universitas.
Banyak pengamat pendidikan dan ekonom berpendapat bahwa pembuat kebijakan perlu mengevaluasi pendanaan pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar. Ironisnya, UUD 1945 yang seharusnya menjamin pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, malah menyumbang tingginya inflasi.
Pemerintah dinilai belum mampu memberikan pendidikan dasar yang komprehensif dan setara kepada seluruh warga negara. Jika negara tidak bisa menjamin pendidikan dasar bagi warganya, maka komersialisasi pendidikan akan semakin cepat.
Yono, orang tua siswa sekolah dasar di Magelang, kesulitan mengumpulkan dana untuk pendidikannya. Ia yakin, sekolah negeri yang seharusnya gratis pun masih sering membebankan biaya tambahan kepada orang tua. Faktanya, sekolah seringkali bersembunyi di balik https://kppnliwa.org/ dewan sekolah dan memberikan kesan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas banyak pajak selain biaya sekolah. Dia mengatakan orang tua siswa tidak punya pilihan selain menerima biaya sekolah karena bersifat wajib. Bahkan, jumlah yang dibayarkan seringkali tidak sedikit dan harus disumbangkan sebagai sumbangan perlengkapan sekolah yang dikumpulkan dengan kedok persetujuan dewan sekolah. Ia yakin banyak orang tua yang enggan bersuara dan menerima intimidasi seperti ini karena tidak ingin anaknya didiskriminasi di sekolah.
Amel, ibu seorang siswi SD swasta di Depok pun merasakan beban yang sama. Ia menilai pemerintah sepertinya tidak peduli dengan sekolah swasta. Ia mengatakan ada perasaan bahwa pemerintah memandang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta adalah orang kaya.
Ia meyakini, meski anaknya bersekolah di sekolah swasta, tidak semua orangtuanya adalah kalangan menengah atas. Ia mengatakan, ada beberapa orang tua yang terpaksa melakukan hal tersebut karena tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Atau seperti dia, Anda merasa SD swasta yang anak Anda ikuti memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik.
